“Ujung-ujungnya merugikan rakyat. Rakyat sebenarnya nggak mau kita bertengkar begini. Rakyat maunya nyoblos sebentar setelah itu balik kerja lagi. Bersawah, mau berternak, kerja di pabrik,” ungkapnya.
“Ini orang tawuran semua nggak ada sistem. Dan ini lebih kejam dari perang yang diregulit seperti perang Rusia Ukraina yang masih ada aturannya. Tapi perang Pemilu di Indonesia nggak ada aturannya”.
Menurut Fahri, kalau elite bertengkar terus, hak-hak rakyat yang seharusnya dibahas, misalnya harga BBM, inflasi yang betul-betul menghajar kesejahteraan rakyat jadi tidak dapat porsi dalam perbincangan. Termasuk lembaga-lembaga resmi seperti DPR. “Kesibukannya mengatur pemilu. Padahal kesibukan mereka sebenarnya adalah menjaga kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dra/fajar)