Meski demikian, pria kelahiran Yogyakarta ini mengatakan, proporsional tertutup juga memiliki kelemahan terkait potensi adanya putusan elitis. Makanya partai harus bertanggung jawab mengapa menempatkan kadernya pada peringkat nomor 1,2, dan 3.
“Itu harus diumumkan ke publik sebagai elektabilitas dan memastikan proses demokrasi di internal partai berjalan baik,” ucapnya.
Lebih jauh kata dia, semuanya dikembalikan ke putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK kata Hasto tidak boleh masuk dalam kepentingan praktis.
Baca Juga:Sistem Pemilu 2024 Masih Abu-abu, Begini Jawaban Cerdas PrabowoWabup : Budaya Sunda Harus Tetap Lestari
“MK harus memiliki jiwa kenegarawanan dalam mengambil keputusan mengingat peserta pemilu berdasarkan UUD 1945 adalah parpol, bukan orng perorang. Orang perorang itu sudah dibuka melalui pilpres dan jalur DPD. Itu melalui jalur orang perorang. Kalau parpol itu jalur kepentingan kolektif, sehingga partai akan kokoh pada ideologi dan platform jati dirinya sesuai dengan kultur partai,” tandasnya. (selfi/fajar)