Setelah menggondol gelar sarjana hukum, Mahfud langsung memulai kariernya sebagai dosen di UII. Di tengah kesibukan menjadi dosen, dia tetap bergelora mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM. Puncaknya, dia menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Politik Hukum (bagian dari studi Hukum Tata Negara) pada 1 November 1999.
Lebih lanjut, Mahfud merambah ranah eksekutif ketika diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian diangkat menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM pada awal tahun 2000.
Tidak berselang lama, ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan presiden ke-4 itu.
Baca Juga:Batal Jadi Cawapres Prabowo? Gibran Bantah Sudah Urus SKCK untuk Pilpres 2024Bawaslu Gencarkan Pencegahan Kampanye Melalui APS
Purnatugas sebagai menteri, Mahfud menyelami ranah legislatif lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Berikutnya pada Pemilu 2004, Mahfud terpilih sebagai anggota DPR dari PKB untuk periode 2004–2009.
Keseriusannya dalam bidang hukum, mendorong Mahfud mengikuti seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi. Dia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama dua periode, yakni 2008–2011 dan 2011–2013. Dengan demikian, Mahfud telah pula merambah ranah yudikatif.
Setelah itu, Mahfud bekerja sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebelum kemudian diangkat menjadi Menkopolhukam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mahfud bersama pasangannya, Ganjar, resmi menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). Kini, Guru Besar Hukum Tata Negara itu siap mengarungi bahtera kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan segenap cita-cita besar untuk Indonesia.(Antara)