SUKABUMI EKSPRES – Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) RI 2024, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengembalikan arah reformasi. Hal itu disampaikannya saat penetapan nomor urut pemilihan presiden (Pilpres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/11/2023).
Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD secara tegas juga mengatakan di hadapan dua pasangan calon lain yakni Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak baik-bakk saja.
“Kewajiban kita untuk menjaga, karena kalau kita merasakan itu, harus kita pastikan bahwa demokrasi itu bisa baik walau sekarang belum baik-baik saja,” terang Ganjar dalam pidatonya.
Baca Juga:Ternyata Ini Alasan Ahok Mau Jadi Kader Megawati di PDI PerjuanganPolemik Capres-Cawapres Prabowo-Gibran
Untuk itu, ke depan ia mengajak masyarakat untuk mengembalikan nilai-nilai reformasi yang pernah diperjuangkan. Reformasi 1998 dibayar dengan cucuran keringat dan darah anak bangsa.
“Setelah ini kami harus bisa memastikan bahwa arah reformasi musti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa intergritas, yang jauh sekali dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” imbuhnya.
Malam itu, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Hanura, PPP dan Perindo itu mendapatkan nomor urut 3.
“Ahamdulillah kita mendapatkan nomor tiga. Salamnya Metal,” ujarnya.
Seusai acara, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memberikan keterangan kepada awak media bahwa inilah saat yang tepat untuk menyampaikan kondisi bangsa sekarang Empat Ketua Umum Parpol Pengusung
“Karena kami mendengarkan apa yang ada di masyarakat, suara masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, jurnalis, seniman, budayawan menyampaikan itu. Maka ini adalah forum yang paling tepat untuk kami menyampaikan secara terbuka bahwa (kecurangan) itu ada, itu terjadi, maka tidak boleh terus,” ucapnya.
Ganjar berkomitmen akan menghentikan praktik kecurangan demokrasi. Kata dia, demokrasi harus dijaga bersama rakyat.
“Hentikan (kecurangan), atau kemudian masyarakat akan memberikan penilaian. Jangan sampai demokrasi ini terjadi cacat, terjadi noktah hitam, dan itu akan mencederai jurdil,” tandasnya. (*)