“Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks dan ketidakpastian di tengah gelombang kompleksitas sosial. Upaya kita untuk meningkatkan pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Kita harus mampu mengadakan kebijakan dan program yang dapat mensejahterakan rakyat,” ungkap Bey Machmudin.
Ketua KPK RI, Nawawi Pamolango, dalam sambutannya menjelaskan pemberantasan korupsi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, ditambah dengan peran serta masyarakat. “Upaya apapun yang kita lakukan jika tidak melibatkan masyarakat, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi pepesan kosong,” katanya.
Pamolango menekankan pentingnya sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi, serta peran serta masyarakat. “Korupsi ini harus bisa dikeroyok agar betul-betul bisa dicegah dan diberantas,” tegasnya.
Baca Juga:Was-was Kapasitas TPA Cikundul Penuh *DLH Cari Solusi AlternatifDD Tahap 1, Pemdes Kertaraharja Bangun Dua Titik Rabat Beton
Masyarakat yang melaporkan perilaku koruptif pejabat daerah menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pamolango memperkenalkan strategi trisula pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh KPK, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Integritas harus dibentuk sejak dini, mulai dari bangku sekolah. Pencegahan dilakukan dengan membentuk sistem-sistem yang bisa mencegah korupsi, seperti LHKPN. Penindakan dilakukan untuk menjadikan pelaku jera,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat BMD kepada pemerintah daerah dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Jawa Barat. Selain itu, sejumlah nota kesepahaman (MOU) tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi juga ditandatangani.Pamolango berharap dengan roadshow Bus KPK ini, komitmen dalam memberantas korupsi akan semakin kuat. “Semoga rapat koordinasi kepala daerah ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit serta solusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ist)