SUKABUMI EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengajukan usulan kepada pemerintah untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG) melalui penggalangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik gotong royong yang melekat dalam DNA mereka.
“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan setelah hadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak, ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana (MBG),” ujar dia menambahkan.
Baca Juga:7 Rekomendasi Mic Wireless TNW Murah Pilihan Terbaik Pada 2025Pilih BPJS Atau Asuransi Pribadi? Kenali Kelebihan dan Kekurangan Keduanya
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut berpendapat bahwa pendanaan program MBG melalui zakat dapat menjadi solusi untuk meringankan beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah berdiskusi dengan beberapa duta besar negara lain untuk mencari dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program MBG.
“Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” ujarnya.
Sultan mengharapkan parlemen dapat menjalankan perannya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG.
“Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas,” kata dia.