Coba bayangkan, di daerah dengan objek wisata besar, sering kali warga sekitar justru tidak merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Keuntungan yang lebih besar mungkin dinikmati oleh pemerintah atau investor, sementara masyarakat lokal tetap hidup dalam kondisi sulit dengan pendapatan yang tidak stabil.
Dalam psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Relative Deprivation Theory, yang menyatakan bahwa seseorang cenderung merasa tidak puas atau marah ketika melihat orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara dirinya sendiri tidak dapat menikmati hal yang sama.
Dalam konteks ini, ketika masyarakat lokal melihat wisatawan yang menghabiskan waktu untuk berlibur tanpa memikirkan pekerjaan atau masalah keuangan, timbul rasa iri. Hal ini semakin diperkuat jika liburan tersebut berlangsung di daerah mereka sendiri, sehingga muncul perasaan superior sebagai “tuan rumah.” Akibatnya, mereka merasa tidak bersalah melakukan pungutan liar demi keuntungan pribadi.
Baca Juga:3 Pola Pikir Keliru untuk Menutupi Kesalahan, Malah Akan Menghambat KemajuanIntip Spesifikasi Lenovo Legion Go S Sebagai PC Gaming Genggam Terhype Buat Para Gamers
Banyak dari mereka mungkin awalnya tidak berniat melakukan pungli. Namun, karena tekanan ekonomi dan rasa ketidakadilan, praktik ini pun mulai terjadi. Ada yang menaikkan tarif parkir secara tidak wajar, menarik biaya masuk ilegal, berpura-pura menjadi pemandu wisata lalu memaksa wisatawan membayar lebih, dan berbagai modus lainnya.
Solusi dari permasalahan ini adalah memastikan bahwa masyarakat lokal turut menikmati manfaat dari sektor pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan mereka secara resmi dalam pengelolaan wisata, misalnya sebagai pemandu wisata bersertifikat, pegawai di tempat wisata, atau memberikan peluang bagi mereka untuk membuka usaha kecil yang legal dan terawasi.
Jika kesenjangan ini tidak diperbaiki, praktik pungutan liar akan terus terjadi. Sebab, bagi banyak orang, ini bukan sekadar cara mendapatkan uang tambahan, melainkan upaya untuk bertahan hidup.
2. Kurangnya hukuman efektif
Di Indonesia, hukuman bagi pelaku pungutan liar (pungli) sering kali terlalu lemah dan tidak menimbulkan efek jera. Banyak kasus berakhir hanya dengan teguran, denda ringan, atau bahkan penyelesaian secara damai di tempat. Jika pelaku sampai ditahan, biasanya hanya dalam waktu singkat sebelum akhirnya kembali melakukan tindakan yang sama.