JL R SYAMSUDIN SH,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan memangkas berbagai kegiatan seremonial belum sepenuhnya diikuti pemerintah di tingkat daerah. Meski instruksi telah dikeluarkan, Pemkot Sukabumi tetap mempersiapkan agenda retreat bagi kepala daerah terpilih yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari mendatang.
Kegiatan retreat yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini memang dibiayai APBN melalui DIPA Kemendagri. Namun, kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini tetap harus menanggung beban biaya akomodasi dan konsumsi sebesar Rp2.750.000 per hari selama delapan hari yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia. Dengan jumlah peserta mencapai 481 kepala daerah, biaya yang terkumpul dari kegiatan ini pun tidak sedikit.
Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengaku Pemkot Sukabumi telah mempersiapkan segala hal terkait keberangkatan kepala daerah terpilih.
Baca Juga:Ribuan Pelajar Ramaikan Gelar Pameran Karya P5 SMPN 1 Kota SukabumiNama Camat Baros Dicatut, Diskominfo Kota Sukabumi Beri Penjelasan
“Rencananya retreat itu digelar sore. Jadi, kemungkinan Pak Wali Kota akan kembali dulu ke Sukabumi untuk melakukan serah terima jabatan dengan saya,” ujar Kusmana, kemarin (18/2).
Kusmana mengungkapkan bahwa anggaran untuk kegiatan retreat ini sudah dipersiapkan meskipun ada kemungkinan pergeseran dalam penggunaannya.
“Intinya, kita sudah mempersiapkan segalanya, termasuk anggaran retreat selama delapan hari. Dana ini bersumber dari APBD Kota Sukabumi dan kemungkinan akan dilakukan pergeseran, karena memang ada alokasi dana untuk pimpinan daerah,” jelasnya.
Namun, di tengah persiapan tersebut, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di tingkat pusat juga mulai berdampak pada keuangan daerah. Berdasarkan wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda, Asep Supriadi, mengungkapkan bahwa Pemkot telah menerima koreksi anggaran terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Terkait kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pasti akan berdampak juga pada anggaran Pemkot Sukabumi. Hari ini, kami sudah menerima koreksi TKDD. Salah satu Dana Alokasi Umum (DAU) yang awalnya miliaran rupiah kini menjadi nol. Itu baru dana dari pusat, belum lagi potensi pengurangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Asep, pekan lalu.