6. Aturan Kebersihan yang Longgar
Contoh lainnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Di India, hal ini sering terjadi karena tidak ada sanksi yang diberlakukan. Berbeda dengan Singapura, di mana aturan mengenai kebersihan diterapkan dengan ketat, sehingga masyarakat menjadi lebih disiplin.
Bahkan, di sektor kesehatan pun terlihat lemahnya penegakan hukum. Banyak pedagang kaki lima (PKL) di India yang berjualan dengan kondisi yang sangat tidak higienis. Masalah ini sudah menjadi perhatian dunia karena banyaknya laporan dan video yang menunjukkan kebersihan yang buruk.
Seharusnya, Kementerian Kesehatan India mengambil tindakan tegas untuk mengawasi dan menertibkan pedagang yang tidak menjaga kebersihan, karena hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Tidak semua PKL berjualan dengan kondisi yang jorok, tetapi fakta bahwa banyak dari mereka yang tidak menjaga kebersihan seharusnya menjadi perhatian serius.
Baca Juga:Waspada Penipuan Game Penghasil Uang, Kenali 5 Ciri-Cirinya yang MencurigakanNASA Jelaskan Asteroid 2024 YR4 Berisiko Hantam Bumi, Kekuatan Bisa Lebih dari Bom Atom Hiroshima
Oleh karena itu, kita patut bersyukur jika di negara kita masih ada penegakan hukum, meskipun hanya untuk pelanggaran kecil. Hal-hal yang tampak sepele, jika terus dibiarkan, dapat berdampak besar terhadap ketertiban dan kualitas hidup masyarakat. Jika pelanggaran kecil mulai ditoleransi, lama-kelamaan negara akan menjadi tidak teratur dan berantakan.
7. Pemerintahan Terlalu Terpusat
Pemerintahan di India sangat terpusat atau sentralistik. Padahal, India bukan negara republik, melainkan negara federal. Masalahnya, karena sistem yang terlalu terpusat, alokasi dana untuk kota-kota sangat kecil. Sebagian besar anggaran tetap berada di pemerintah pusat, sehingga kota-kota tidak memiliki cukup dana untuk membiayai kebutuhan mereka.
Akibatnya, kota-kota di India kesulitan dalam menangani berbagai permasalahan. Mereka tidak memiliki dana untuk mengelola sampah, mengatasi kemacetan, atau memperbaiki infrastruktur. Karena keterbatasan anggaran, banyak masalah perkotaan yang akhirnya terbengkalai.
Sebagai perbandingan, sistem di Tiongkok justru lebih efektif dalam mendistribusikan anggaran, meskipun negara tersebut menganut sistem komunis. Pemerintah Tiongkok membagi dana dengan baik, memberikan anggaran yang besar kepada kota-kota agar mereka dapat berkembang dan memperbaiki diri secara mandiri.
Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Justru, pihak yang lebih memahami permasalahan di suatu daerah adalah pemerintah setempat, bukan pemerintah pusat.