Ini hanyalah kritik bagi pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan sistem. Kami tidak akan membahas apakah terjadi korupsi, ke mana dana dialokasikan, atau apakah orang-orang yang terlibat benar-benar kompeten. Namun, satu hal yang pasti, setelah kami menganalisisnya, menurut pendapat pribadi kami, inilah kesalahan fatal dalam sistem Coretax.
1. Budget Kecil
Dengan anggaran sebesar Rp1 sekian triliun, jika memang dianggap terlalu kecil, mengapa proyek ini tetap dilaksanakan? Mengapa tidak menunggu hingga memiliki anggaran yang lebih besar?
Dan jika sudah mengetahui bahwa anggarannya terbatas sejak 2020, berdasarkan informasi yang kami peroleh mengenai pengadaan proyek ini, mengapa tetap dipaksakan untuk dilakukan mass rollout?
Baca Juga:Honor MagicBook Art 14 Siap Kalahkan Kualitas MacBook Air, Simak Review LengkapnyaAplikasi MXTREND Segera Scam! Penipuan yang Akan Bernasib Sama Seperti DBC dan Kantar
Jika kita mempelajari implementasi sistem perpajakan di negara-negara lain yang sukses, ada satu hal yang selalu mereka lakukan, yaitu phased rollout atau peluncuran bertahap. Mereka tidak serta-merta mewajibkan semua orang langsung menggunakannya.
Para profesional IT pun memahami bahwa dalam membangun platform sebesar ini, diperlukan proses bertahap. Pengujian harus dilakukan secara progresif, dimulai dari 10.000 pengguna, lalu meningkat menjadi 100.000, hingga akhirnya mencapai jutaan pengguna. Jika sejak awal anggaran sudah terbatas, dan bahkan belum dimanfaatkan secara optimal, maka risiko kegagalan dalam implementasi semakin besar.
2. Kurangnya Transparansi dalam Pengadaan
Transparansi dalam pengadaan sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika penggunaan dana, alokasi ke vendor, dan seluruh prosesnya dilakukan secara transparan, maka tidak akan ada kecurigaan atau indikasi ketidakwajaran (fishy).
Transparansi dalam pengadaan ini juga, menurut kami, harus diperbaiki. Namun, semua sudah terlanjur terjadi—proyek ini sudah diluncurkan dengan mass rollout tanpa tahapan yang jelas (phased rollout). Dalam kondisi seperti ini, langkah yang seharusnya dilakukan adalah komunikasi yang terbuka.
Jika sudah mengetahui ada kesalahan, mengapa tidak mengakuinya secara terbuka dan melakukan pembaruan (incremental updates) secara bertahap untuk memperbaikinya?
Sementara itu, respons pemerintah justru lebih banyak berfokus pada pembelaan bahwa anggarannya memang kecil. Kami memahami hal tersebut, tetapi ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari entitas yang setiap hari menarik pajak dari rakyatnya. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan pernyataan ini dengan tegas dan jelas: