Kondisi ini cukup ironis, mengingat banyak aksi yang dilakukan oleh oknum ormas saat ini justru menyimpang dari tujuan awal mereka. Seharusnya, ormas berfokus pada aktivisme sosial, tetapi kini banyak yang dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Kepentingan ini tidak hanya untuk individu tertentu, tetapi juga untuk kepentingan politik kelompok tertentu dan berbagai tujuan lainnya.
Ormas seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi. Namun, realitanya, banyak di antaranya justru merugikan warga sekitar. Lebih parah lagi, oknum-oknum ormas kerap mengglorifikasi jabatan mereka sebagai profesi yang paling berkuasa. Hal ini membuat mereka merasa berhak bertindak sesuka hati tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.
3. Mementingkan Kepentingan Pribadi
Selain itu, tekanan dalam birokrasi juga turut berperan dalam memperburuk keadaan. Banyak orang yang ingin bergabung dengan ormas bukan karena idealisme atau kepentingan sosial, melainkan demi memperlancar urusan pribadi mereka.
Baca Juga:Lengkap Link Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 di 38 Provinsi Seluruh IndonesiaDaftar 9 Nama dan Wajah Tersangka Kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga Beserta Perannya
Sebagai contoh, dalam pandangan mereka, ormas dianggap sebagai sesuatu yang berkuasa, disegani, dan memiliki pengaruh besar. Akibatnya, banyak yang tertarik untuk bergabung dengan ormas demi memperoleh manfaat tersebut.
Padahal, semua itu hanyalah ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Kenyataannya, saat ini ormas justru bukan semakin dihormati, melainkan semakin dipandang negatif oleh masyarakat akibat tindakan oknum-oknumnya sendiri.
Alih-alih disegani, keberadaan oknum ormas justru sering dianggap merugikan banyak pihak. Bahkan, dampak dari tindakan mereka turut berkontribusi terhadap hilangnya ratusan triliun rupiah dari potensi investasi di Indonesia.
Banyak investor asing tidak hanya menarik diri dari Indonesia, tetapi juga enggan untuk berinvestasi di sini. Hal ini terjadi karena mereka melihat kondisi yang tidak kondusif, di mana regulasi yang rumit ditambah dengan ulah oknum ormas semakin mempersulit iklim usaha.
Bahkan, perusahaan lokal pun sering menghadapi kesulitan ketika ingin membuka usaha. Dari pengalaman yang sering terjadi, seseorang yang hendak membuka usaha kecil di pinggir jalan sering kali dimintai uang dengan dalih “uang keamanan”.
Akibatnya, banyak yang enggan berusaha di wilayah tersebut karena merasa terbebani oleh praktik semacam itu. Masalah ini tidak hanya berdampak pada usaha kecil, tetapi juga memengaruhi perusahaan asing yang akhirnya memilih untuk tidak berinvestasi di Indonesia.