SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar rapat koordinasi pimpinan, kemarin (3/3). Kegiatannya dipimpin
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
Ayep menyampaikan strategi pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2025-2030 dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pembangunan infrastruktur strategis.
Baca Juga:Satpol PP Kabupaten Sukabumi Akan Awasi RM dan THM Selama RamadanPria yang Diduga Dibuang OTK di Palabuhanratu Kini Dijemput Keluarga
“Kebijakan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa ada intervensi politik. ASN harus bekerja secara profesional, tidak menghambat jalannya pembangunan, dan membuka lembaran baru dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah,” ujar Ayep Zaki.
Dalam refleksi hasil retreat di Magelang, Wali Kota Sukabumi menyoroti fiskal Kota Sukabumi yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menargetkan peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah juga akan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih efisien, dengan memanfaatkan digitalisasi retribusi dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga tingkat RT/RW. Selain itu, evaluasi terhadap RSUD Kota Sukabumi menjadi salah satu prioritas, mengingat rumah sakit tersebut mengalami kerugian sekitar Rp30-40 miliar per tahun.
Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan, termasuk mengganti Dewan Pengawas RSUD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit. Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah berencana mengoptimalkan peran BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. BUMD di Kota Sukabumi ditargetkan untuk menyumbang Rp30 miliar, dengan langkah konkret seperti peningkatan layanan air bersih oleh PDAM, pengurangan kebocoran air, perluasan akses kredit mikro bagi pedagang pasar oleh BPR, serta diversifikasi usaha dan kerja sama dengan BPJS oleh PD Waluya. Pemerintah juga akan menata kembali Pasar Pelita, termasuk mengevaluasi harga kios yang selama tujuh tahun terakhir tidak memberikan kontribusi optimal bagi PAD.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Ayep Zaki menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Penunjukan pejabat strategis akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) guna menjamin transparansi dan profesionalisme.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar yang belum memiliki izin operasional, agar dapat dikenakan pajak sesuai regulasi. Pengadaan barang dan jasa akan diawasi lebih ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.