SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM- – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki didampingi Ketua DPRD Wawan Juanda serta Pejabat Sekda Kota Sukabumi Mohamad Hasan Asari menghadiri peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara yang berlangsung secara virtual, kemarin (5/3) di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi ini juga diikuti para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan MCP merupakan instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sejak 2018, MCP menjadi bagian dari strategi sinergis antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kemendagri dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.
Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 hingga 2024, sekitar 38% kasus korupsi yang ditangani terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan 13,2% terjadi di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan sistem yang bersih dan bebas korupsi.
Baca Juga:Diskominfo kota Sukabumi Terima 14 Aduan Masyarakat Selama FebruariWali Kota Sukabumi Ingin Benahi Manajemen RS Bunut
Oleh karena itu, evaluasi terhadap MCP terus dilakukan agar program ini tidak hanya menjadi sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dalam peluncuran MCP 2025 ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kembali menjadi sorotan. APIP dinilai memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan. (ist)