Dampak pada Otomotif dan Konsumen
Jika membahas lebih dalam soal otomotif, mesin kendaraan tidak dapat membedakan asal-usul bahan bakar, melainkan hanya mengenali angka oktan akhirnya. Namun, jika proses blending tidak dilakukan dengan benar, maka hasil akhirnya tidak sesuai dengan standar RON 92 yang seharusnya. Hal ini tentu merugikan konsumen karena bahan bakar yang mereka terima tidak memiliki kualitas yang diharapkan.
Selain itu, praktik ini memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk menekan harga pokok produksi, tetapi tetap menjualnya dengan harga tinggi melalui markup harga. Akibatnya, publik dirugikan dua kali:
· Membayar lebih mahal dari harga seharusnya.
· Kualitas bahan bakar yang buruk dapat merusak performa mesin, bahkan menimbulkan masalah serius pada sistem pembakaran.
Baca Juga:Admin Aplikasi SEI Sudah Tidak Aktif Indikasi Kabur, Member Makin Resah Uangnya Tak Akan KembaliReview Lengkap Huawei Mate X6 Sebagai Ponsel Lipat Tercanggih yang Akan Masuk Indonesia
Dampak terhadap Pasokan dan Keuangan Negara
Masalah pembelian RON 90 dengan invoice RON 92 ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas bahan bakar dan mesin, tetapi juga terhadap supply and demand serta pasokan minyak nasional. Ketika pengadaan dilakukan dengan cara yang tidak benar dan penuh markup, harga bahan bakar menjadi tidak wajar, dan impor minyak yang dilakukan menjadi tidak efektif.
Sebagai contoh, dalam APBN awal, anggaran untuk subsidi bahan bakar ditetapkan sebesar Rp18 triliun. Namun, setelah dilakukan perubahan dalam APBN-P, Pertamina mengajukan kompensasi tambahan hingga mencapai Rp126 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mengakomodasi kebutuhan Pertalite dan Pertamax.
Namun, yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan penyelewengan dana dalam jumlah yang signifikan. Seharusnya, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kejaksaan untuk mengungkapkan secara transparan kepada masyarakat. Bukan hanya sekadar membahas angka Rp126 triliun, tetapi juga menjelaskan kemana aliran dana tersebut sebenarnya digunakan.
Kasus ini jelas memengaruhi harga di pasar serta kebijakan pemerintah, karena adanya oknum pejabat korup yang bertindak dengan keserakahan luar biasa. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dan paling sistematis yang pernah diketahui.
Bayangkan, untuk melakukan korupsi ini, mereka sengaja mengurangi produksi minyak dalam negeri agar memiliki alasan untuk meningkatkan impor. Tindakan ini benar-benar tidak masuk akal. Hal ini juga menjawab banyak pertanyaan dan ambiguitas yang selama ini muncul, seperti mengapa harga minyak di Indonesia tetap tinggi meskipun harga minyak dunia turun. Jawabannya adalah karena praktik-praktik manipulatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.