2. Minimnya Keadilan HAM
Meskipun era Orde Baru dikenal relatif aman, keamanan tersebut harus dibayar mahal oleh rakyat, terutama dari sisi HAM atau Hak Asasi Manusia. Operasi seperti Petrus memang berhasil mengurangi jumlah preman, gengster, dan kriminal lainnya, namun tidak jarang rakyat biasa menjadi korban, terutama mereka yang berambut panjang atau bertato, meskipun bukan pelaku kriminal. Mereka kerap dicap sebagai perusak moral atau preman dan mengalami diskriminasi.
Topik ini memang cukup sensitif karena, terlepas dari niat baik pemerintah Orde Baru dalam hal integrasi sosial, terutama terhadap masyarakat Tionghoa, cara-cara yang digunakan tidak menghormati HAM.
Contohnya adalah pelarangan perayaan tradisional seperti Imlek dan Cap Go Meh, bahkan penggunaan bahasa Mandarin pun dilarang. Inilah sebabnya banyak warga keturunan Tionghoa di Indonesia yang tidak bisa berbahasa Mandarin secara fasih.
Baca Juga:3 Teori Alam Semesta dan Kehidupan di Luar Planet BumiKolesterol Malah Naik Saat Puasa Ramadan? Kenali 3 Penyebab Utamanya
3. Utang Negara Membengkak
Membengkaknya utang negara dan sentralisasi pembangunan di Pulau Jawa (Jawa-sentrisme). Salah satu catatan merah pada masa Orde Baru adalah meningkatnya utang luar negeri secara signifikan. Seperti halnya isu HAM, pembangunan yang dianggap positif pada era ini juga memiliki konsekuensi besar, yaitu beban utang yang harus ditanggung oleh rakyat.
Pembangunan pada masa Orde Baru terlalu terpusat di Pulau Jawa dan bersifat semu, karena sebagian besar dibiayai dengan utang luar negeri. Contohnya adalah pembangunan Wisma Nusantara, di mana Jepang menjadi investor utama. Pada awal Orde Baru, utang Indonesia hanya sekitar 794 miliar rupiah, namun meningkat tajam menjadi 1.723 triliun rupiah.
Bahkan, pernah ada kelompok kreditur internasional yang disebut IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia), dibentuk pada tahun 1967. Namun, Indonesia keluar dari IGGI pada tahun 1992 setelah insiden Santa Cruz tahun 1991. Utang-utang ini menjadi bom waktu yang akhirnya meledak pada krisis finansial Asia tahun 1998, yang memicu kerusuhan besar. Dampaknya sangat luas, termasuk jatuhnya nilai tukar rupiah secara drastis, yang membawa Indonesia ke dalam krisis ekonomi berat.
Demikianlah pembahasan mengenai dua sisi dari rezim Orde Baru dari sisi positif maupun negatifnya.