Jika ditelusuri lebih lanjut, akar permasalahan dari kondisi ini sebenarnya sudah jelas terlihat, yaitu berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan kondisi politik yang kurang kondusif di Indonesia.
2. Ketidakpastian Hukum
Ketidakpastian hukum merujuk pada kurangnya kepastian dan konsistensi dari pemerintah dalam menerapkan hukum serta regulasi di suatu negara. Dalam konteks investasi, hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi investor terkait sejauh mana mereka dapat mengandalkan hukum untuk melindungi kepentingan bisnis mereka.
Sayangnya, kondisi tersebut masih menjadi realitas di Indonesia. Ketidakpastian hukum dan lemahnya regulasi telah menjadi masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Selain itu, birokrasi yang rumit, konflik kepentingan, serta penegakan hukum yang tidak konsisten semakin memperburuk situasi.
Baca Juga:Menyikapi Fenomena Ormas Ramai Minta THR Jelang LebaranBocoran Spesifikasi Poco F7 Ultra Usung Prosesor Snapdragon 8 Elite Terbaru, Ini Review Lengkapnya
Peraturan yang sering berubah-ubah dan mudah diubah oleh pihak berwenang membuat investor merasa ragu untuk menanamkan modal di negeri ini. Belum lagi, mereka harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, yang sering kali memperlambat proses perizinan dan investasi.
Sebagian besar masyarakat mungkin telah merasakan sendiri betapa sulitnya berurusan dengan instansi pemerintahan dalam hal pengurusan dokumen pribadi. Jika mengurus dokumen pribadi saja sudah rumit, maka mengurus izin usaha atau investasi berskala besar tentu jauh lebih kompleks.
Selain itu, di lapangan sering terjadi tumpang tindih regulasi antar lembaga pemerintah. Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis atau investor mungkin telah mendapatkan izin mendirikan usaha dari satu instansi, tetapi mengalami konflik dengan instansi lain yang memiliki regulasi berbeda.
Bahkan, ada anggapan bahwa regulasi di Indonesia sengaja dibuat sedemikian rupa agar semakin banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari ketidakjelasan aturan. Situasi ini tentu dapat menghambat kemajuan proyek dan bisnis, sehingga membuat investor merasa bahwa lingkungan hukum dan regulasi di Indonesia sulit diprediksi serta tidak ramah bagi dunia usaha.
Masalah semakin diperparah dengan penegakan hukum yang tidak konsisten serta kurangnya transparansi. Dalam beberapa kasus, ada perusahaan yang melanggar aturan tetapi tidak mendapatkan konsekuensi apa pun.
Sebaliknya, ada perusahaan lain yang justru dijatuhi hukuman berat atas pelanggaran yang sama. Hal ini menciptakan kesan ketidakadilan dan meningkatkan kekhawatiran di kalangan pemilik bisnis maupun investor, karena mereka merasa usaha mereka tidak dilindungi secara adil oleh hukum. Dengan kata lain, berinvestasi di Indonesia dianggap memiliki risiko yang sangat tinggi.