SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM- – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi menyebutkan proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun ini telah mencapai 100 persen. Semuanya sudah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum batas akhir nasional pada 31 Maret 2025 .
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi, Novian Restiadi mengatakan, BPBJ akan melakukan review perencanaan untuk memastikan setiap entri yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sesuai dan layak dilanjutkan.
“Jadi totalnya ada 11.274 paket pengadaan yang telah diumumkan dalam SIRUP dengan nilai keseluruhan mencapai Rp665,5 miliar. Paket pengadaan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari belanja alat tulis kantor (ATK) hingga proyek konstruksi bernilai miliaran rupiah,” ujar Novian kepada wartawan, kemarin.
Baca Juga:Animo Masyarakat Bayar PKB Meningkat, Dampak Program Pemutihan yang Digulirkan Gubernur JabarBerkolaborasi Dengan PWI DP2KBP3A Kota Sukabumi Gelar Seminar untuk Tekan Kasus Kekerasan terhadap Anak
Saat ini BPBJ tengah melakukan konsolidasi yakni menggabungkan beberapa paket kecil menjadi satu untuk efisiensi. Misalnya belanja pensil dan pulpen yang sebelumnya terpisah. Dalam proses pengadaan, sejauh ini sudah dilakukan seleksi senilai Rp28,9 miliar dengan kontrak yang telah berjalan sebesar Rp27,4 miliar.
“Dari jumlah tersebut, terdapat 224 paket yang telah memasuki tahap kontrak, menggunakan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, dan tender/lelang. Namun, untuk tender pengadaan tahun 2025, hingga kini belum ada PPK yang mengajukan proses pelelangan,” jelasnya.
Pada tahun lalu hanya terdapat satu tender yang dilakukan yakni jasa konsultansi yang tidak tersedia dalam katalog elektronik. Sedangkan, pada 2025 ini pengadaan strategis tetap berfokus pada proyek konstruksi dengan beberapa proyek bernilai besar seperti penataan kawasan permukiman kumuh terpadu senilai Rp5,76 miliar yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
“Selain itu, proyek air minum dengan nilai Rp2,262 miliar, serta proyek sanitasi tematik senilai Rp1,1 miliar juga akan menjadi bagian dari pengadaan strategis. Dinas Pendidikan juga mendapatkan alokasi pengadaan dengan proyek rehabilitasi sekolah senilai Rp1,872 miliar,” tuturnya.
Tetapi proyek peningkatan kapasitas jalan tidak masuk ke dalam kategori kegiatan strategis meskipun memiliki nilai yang cukup besar. “Semua proyek ini diusulkan melalui Bappeda agar sesuai dengan visi dan misi Wali Kota terpilih,” ucapnya.