DPU Percepat Penanganan Irigasi Pertanian di Ciemas

Istimewa
PENINJAUAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya saat meninjau Bendungan Leuwi Bangga di Kecamatan Ciemas
0 Komentar

CIEMAS,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM- – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyatakan komitmennya dalam menangani kerusakan infrastruktur irigasi yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian di wilayah selatan Sukabumi. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan turun langsung ke lapangan bersama tim teknis guna meninjau kondisi bendungan yang berada di wilayah Ciemas, khususnya Bendungan Leuwi Bangga.

Tinjauan lapangan yang dilakukan pada Rabu, 9 April 2025, ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis serta kelayakan realisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. ‘Berdasarkan DPA tahun ini untuk kegiatan murni, telah dialokasikan anggaran penanganan bendungan. Oleh karena itu, kami langsung turun mengecek lokasi agar bisa segera memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan bisa dimulai,” ujar Dede Rukaya kepada media.

Dede menjelaskan bahwa dari hasil peninjauan itu, bangunan mercu bendung atau bagian atas dari bendungan menjadi prioritas utama dalam program penanganan awal.

Baca Juga:Legislator Soal Video Viral Pekerja Joget di Atas Jembatan Alternatif BojongkopoPeringati Hari Bumi se-Dunia, Asjap : Moment Tingkatkan Sinergitas Petani Sukabumi

Komponen ini memegang peranan vital dalam menaikkan debit air menuju saluran irigasi yang menyuplai air ke lahan pertanian warga di tiga desa terdampak: Desa Karangtengah, Balekambang, dan Ciheulang. “Yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan bangunan mercu bendung. Fungsinya sangat penting karena berperan sebagai pengatur debit air yang masuk ke jaringan irigasi,” katanya.

Diketahui Bendungan Leuwi Bangga mengalami kerusakan sehingga menyebabkan gangguan serius terhadap aliran air irigasi di wilayah Ciemas.

Akibatnya, ratusan hektare lahan pertanian mengalami kekeringan dan gagal tanam. Selain itu, warga sekitar juga mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Dede menegaskan, percepatan penanganan infrastruktur ini menjadi prioritas pemerintah daerah agar sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal tidak semakin terpuruk. “Kami sudah mengusulkan bangunan tambahan yang belum tertangani untuk masuk dalam perubahan anggaran tahun 2025. Kami berharap prosesnya bisa dipercepat agar tidak ada lagi keterlambatan dalam perbaikan,” pungkas Dede. (BS)

0 Komentar