WARUNGKIARA,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, telah menyelesaikan kegiatan pengaspalan jalan dengan sistem hotmix di dua lokasi strategis desa. Proyek infrastruktur ini dibiayai melalui anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2025, sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah kampung.
Pengaspalan pertama dilakukan di Jalan Pasirangin Bojonghaur yang terletak di Kampung Bojonghaur. Jalan tersebut dibangun dengan volume panjang 500 meter dan lebar 2 meter, menggunakan anggaran sebesar Rp198.400.000. Sementara itu, pengaspalan kedua dilakukan di Jalan Untara dengan volume panjang 82 meter dan lebar 2 meter, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp25.000.000.
Kegiatan pembangunan jalan ini dilaksanakan dalam waktu lima hari, dimulai pada 1 Mei dan rampung pada 5 Mei 2025. Pelaksanaan proyek berlangsung lancar dengan melibatkan tenaga kerja lokal serta pendampingan teknis dari pihak kecamatan dan pendamping desa.
Baca Juga:Percepat Pembangunan Melalui TMMD ke-124 di SukarajaDinas PUTR Kota Sukabumi Susun Renstra Lima Tahun ke Depan
Kepala Desa Bantarkalong, Rahmatullah, melalui Kasi Perencanaan Muhaimin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah desa untuk mendukung mobilitas warga serta mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha mikro. “Alhamdulillah, kegiatan pengaspalan ini sudah selesai tepat waktu. Kami berharap jalan yang telah dibangun ini dapat memberi manfaat besar bagi warga, khususnya dalam memudahkan akses menuju jalan utama serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Muhaimin.
Selain sebagai akses transportasi, keberadaan jalan yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendukung program pembangunan jangka panjang yang telah dicanangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Pemerintah Desa Bantarkalong berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan transparansi penggunaan anggaran, dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pelaksanaan program.