SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM- Kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Bobby Maulana memasuki 100 hari kerja. Tak sedikit pihak belum puas dengan kinerja dan kebijakan pasangan tersebut.
Anngota DPRD dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menyampaikan dua catatan penting terhadap kinerja dan kebijakan pasangan Ayep-Bobby. Lemahnya komunikasi dan tidak jelasnya arah kebijakan merupakan salah satu catatan.
“Catatan bagi saya yang pertama ialah perbaiki komunikasi. Dari awal beliau sudah banyak memberikan statement yang blunder. Ini kurang baik dalam pola komunikasi baik dengan DPRD Kota Sukabumi maupun masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:Sekolah di Sukabumi Gelar Perpisahan Secara Mewah Bakal DisanksiStok Hewan Kurban di Kota Sukabumi Mencukupi
Inggu juga menilai bahwa pemerintahan Ayep–Bobby belum fokus pada persoalan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pada masa awal kepemimpinan. “Kami melihat pemerintah saat ini kurang begitu fokus terhadap hal yang mendasar. Seperti K3 yaitu Kebersihan, Kesehatan, dan Keamanan. Itu dulu yang harus ditata sejak awal. Setelah itu, baru pembangunan diarahkan sesuai RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025–2030,” ujarnya.
Inggu memberikan nilai tengah, yang mencerminkan ketidakpercayaan pada arah pemerintahan saat ini. “Jika diberikan angka kepuasan 1–10, saya bisa memberikan nilai 5. Saya pribadi menyatakan belum puas,” tegasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Agus Samsul, menyebut pemerintahan baru ini masih terjebak pada euforia seremonial dan belum menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat.
“Seratus hari ini bukan soal hitungan hari kerja, tapi tentang sinyal arah. Sampai sekarang, kita belum melihat pijakan kuat dari Wali Kota dalam menjawab problem nyata masyarakat,” tegas Agus.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret maupun lompatan kebijakan yang mencerminkan visi-misi perubahan sebagaimana yang pernah digaungkan saat kampanye. Ia menyebut bahwa percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya menjadi prioritas, bukan dikesampingkan.
“Janji kampanye jangan hanya tinggal di baligo. Harus diturunkan ke dokumen perencanaan seperti RPJMD. Kalau itu pun belum mulai dibahas secara serius, bagaimana mau bicara program kerja?” ujar Agus.
Sementara Henry Slamet, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, menyebut 100 hari tidak bisa menjadi tolok ukur menilai kinerja pemerintah. “Jika harus melihat hasil kinerja dalam kurun waktu 100 hari kerja, saya rasa belum cukup. Setidaknya kita lihat nanti hingga akhir tahun,” jelas Henry.