SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Beredar spanduk dan baliho menyuarakan bergabungnya beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi. Spanduk dan baliho itu terpasang di sejumlah titik strategis di masing-masing wilayah.
Fenomena ini menjadi perhatian publik, terutama di tengah wacana pemekaran wilayah yang tak kunjung terealisasi.
Pantauan di lapangan, spanduk-spanduk tersebut tersebar di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Sukabumi, Cisaat, Kadudampit, hingga Gunungguruh.
Baca Juga:Wakil Bupati Sukabumi Terima Audensi YASPI Pontren Syamsul UlumNelayan Berhasil Temukan Korban Laka Laut di Pantai Cipatuguran
Salah satu spanduk paling mencolok bahkan terpasang tepat di depan Kantor Kecamatan Sukabumi. Spanduk itu bertuliskan dalam bahasa Sunda, “Ayeuna Waktuna Selabintana Jadi Kota, Rakyat Ngadukung Pisan Kecamatan Sukabumi Gabung ka Kota Sukabumi.”
Tak hanya itu, spanduk lain turut menampilkan gambar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lengkap dengan pakaian adat Sunda disertai tulisan ‘Geura Der Keun Gagasan Bapak Aing !!’.
Munculnya spanduk ini menuai berbagai respons dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku mendukung gagasan tersebut, meski tidak mengetahui siapa pihak yang memasangnya. Mayoritas spanduk diduga dipasang secara diam-diam.
“Ngapain cari siapa yang pasang?. Yang penting kami warga mendukung kebijaksanaan ‘Bapak Aing’, Kang Dedi Mulyadi. Kami, warga Dapil 4 Kabupaten Sukabumi, ingin bergabung ke Kota Sukabumi. Kalau menunggu DOB (Daerah Otonomi Baru) terus, kapan akan terwujud?,” ungkap salah seorang warga Kecamatan Sukabumi yang enggan disebutkan namanya, kemarin (2/6).
Keinginan warga bisa bergabung dengan Kota Sukabumi bukan tanpa alasan. Selama ini persoalan administratif dan pembangunan di wilayah perbatasan kerap terhambat karena keterbatasan anggaran dan luasnya Kabupaten Sukabumi, yang dikenal sebagai wilayah terluas se-Jawa dan Bali.
“Bertahun-tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Fasilitas umum juga minim. Padahal kami hanya berjarak beberapa menit dari pusat Kota Sukabumi. Kalau wilayah kami bisa bergabung ke kota, harapannya pelayanan publik jadi lebih baik dan pembangunan lebih merata,” tegasnya.
Selain itu, warga juga menilai bahwa langkah ini bisa menjadi solusi jangka pendek di tengah lambannya proses pembentukan DOB yang hingga kini belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat.