Bupati Imbau Seluruh Dinas Laporkan Capaian Program 100 Hari Kerja

Istimewa
UPACARA : Bupati Sukabumi, Asep Japar saat memimpin Upacara KORPRI Tingkat Kabupaten Sukabumi di Halaman Parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi- Palabuhanratu, pada Selasa (17/6).
0 Komentar

PALABUHANRATU,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Seluruh Perangkat Daerah (Dinas) di lingkungan Pemkab Sukabumi diminta segera menyusun dan melaporkan capaian program 100 hari kerja dibawah kepemimpinan Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Wakil Bupati Sukabumi Andreas.

Hal itu katakan Bupati Sukabumi, Asep Japar saat memimpin Upacara KORPRI Tingkat Kabupaten Sukabumi di Halaman Parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi- Palabuhanratu, pada Selasa (17/6).

Diketahui upacara diikuti oleh Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:Relawan BKAD Kiara Gadung Dilatih Pencegahan dan Mitigasi BencanaPedagang Cilok Tewas Tertabrak Motor Saat Hujan Deras di Cisaat

Selain capaian 100 hari kerja, Asep Japar juga ingin memastikan layanan publik seperti pengurusan BPJS berjalan adil dan merata. “Jangan ada keluarga terdekat yang diprioritaskan. Semua warga harus mendapat hak yang sama,” tandasnya

Sementara itu terkait upacara Korpri, Asep menekankan pentingnya menjaga etika dalam birokrasi, baik oleh pimpinan maupun staf. Ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas ASN harus tetap terkoordinasi dan tidak boleh berjalan tanpa sepengetahuan atasan. “Saya tekankan etika, baik etika pimpinan maupun staf harus dijaga. Jangan ada ASN yang turun ke lapangan tanpa seizin atasan.” tegasnya.

Dia juga mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta meminta seluruh perangkat daerah untuk sigap menghadapi berbagai agenda nasional maupun daerah. “Banyak kegiatan dari kementerian, termasuk penyerahan sertifikat dan kita penanggulangan bencana. Kita sudah mulai pembinaan relawan. Semua dinas harus siap,” ucapnya.

Asep juga meminta agar seluruh kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif seperti bimbingan teknis atau pertemuan seremonial. (IST)

0 Komentar