SUKABUMISUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi menggenjot pemeliharaan atap kantor Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang yang sempat roboh akibat insiden pada Desember tahun lalu. Proyek pemulihan ini secara resmi dimulai pada 19 Mei 2025 dan ditargetkan selesai dalam 60 hari kalender atau tepatnya pada 15 Juli 2025 mendatang.
Kepala Bidang Tata Bangunan Jasa Konstruksi dan Pertamanan DPUTR Kota Sukabumi, Muhammad Sahid, menjelaskan proyek ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik di tingkat kelurahan. “Atapnya roboh pada akhir tahun lalu sehingga perlu dilakukan pemeliharaan menyeluruh agar pelayanan masyarakat kembali optimal,” ujar Sahid, kemarin (19/6).
Pelaksana proyek dipercayakan kepada CV Firan Jaya Sampurna dengan nilai kontrak sebesar Rp193.894.941. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025. Adapun lingkup pekerjaan mencakup perbaikan struktur utama atap yang ambruk serta bagian bangunan lain yang ikut terdampak dalam insiden tersebut.
Baca Juga:Pelatihan Relawan Bencana Ditutup, Danlat Imbau Tingkatkan SinergitasStap Ahli Menteri LH Tinjau Kesiapan Peresmian RDF Cimenteng di Cikembar
Sahid menyebutkan, hingga pertengahan tahun ini, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 45 persen. Capaian ini dinilai masih sesuai dengan jadwal meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Kami harus menyesuaikan struktur lama bangunan yang cukup rumit, dan cuaca yang kurang bersahabat juga sempat mempengaruhi ritme kerja. Namun, kami tetap optimis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan sesuai tenggat waktu,” jelasnya.
DPUTR memastikan, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan akan terus dilakukan secara ketat. Hal itu dilakukan agar hasil akhirnya tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga nyaman dan layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
“Pascapemeliharaan ini kami berharap kantor kelurahan dapat kembali difungsikan secara maksimal. Pelayanan publik adalah prioritas. Kami ingin memastikan warga dapat mengakses layanan dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (mg5)