Lagi, Mahasiswa Demo Walkot dan Wawalkot Sukabumi, Protes Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Pemerintah

Istimewa
DEMO: Mahasiswa PMII Kota Sukabumi dan GMNI Sukabumi Raya berunjuk rasa di depan halaman Balai Kota Sukabumi, kemarin (9/7).
0 Komentar

SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Gabungan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya berunjuk rasa di depan halaman Balai Kota Sukabumi, kemarin (9/7). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap indikasi penyimpangan pengelolaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.

Aksi yang dimulai sejak pagi itu berlangsung dengan damai namun penuh dengan orasi-orasi tajam dari para koordinator lapangan. Dalam pernyataannya, massa aksi mengecam kuat dugaan dominasi kekuasaan yang mereka nilai telah dikuasai satu kelompok tertentu yakni Yayasan Doa Bangsa dan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB), yang dikaitkan dengan Wali Kota Sukabumi.

“Hari ini kami berdiri satu barisan, satu narasi, menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kota Sukabumi. Kami menilai kekuasaan di Sukabumi tidak lagi dijalankan secara transparan dan demokratis. Bahkan, instrumen birokrasi dan BUMD diduga telah dikuasai oleh kelompok tertentu milik Wali Kota.” tegas Aris Gunawan, Ketua GMNI Sukabumi Raya.

Baca Juga:Fetty Mulya Terpilih jadi Ketua Kadin Kota SukabumiPerkuat Implementasi SPBE Optimalkan Kinerja Pemerintahan Sukabumi

Sebagai simbol kekecewaan, massa aksi bahkan menggembok pintu gerbang Balai Kota Sukabumi secara simbolis. Tindakan itu, kata Aris, adalah bentuk protes keras terhadap ketertutupan dan praktik pemerintahan yang mereka anggap menyimpang dari prinsip good governance.

Dalam orasinya, mahasiswa menyebut minimnya keterbukaan informasi publik menjadi salah satu persoalan mendasar yang merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah. Mereka menuding bahwa pengambilan kebijakan dilakukan secara elitis dan tidak melibatkan masyarakat secara luas.

“Tidak ada transparansi. Tidak ada akuntabilitas. Bahkan, tim komunikasi Pemerintah Kota pun didominasi orang-orang dari kelompok yang sama. Kami tidak melihat adanya ruang diskusi atau partisipasi publik yang sehat dalam proses perumusan kebijakan,” ujar Aris.

Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, juga angkat bicara dalam aksi tersebut. Dia menyoroti secara khusus keberadaan dan peran Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) yang menurutnya telah mendominasi arah kebijakan pemerintah daerah. “Efek domino dari dominasi satu kelompok ini sangat terasa. Kami melihat dampaknya pada sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan. Ini bukan hanya soal organisasi, tapi soal masa depan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,” jelas Bahrul.

0 Komentar