Dalam tuntutannya, PMII dan GMNI meminta Wali Kota Sukabumi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pola kerja pemerintahan, termasuk mengevaluasi keterlibatan pihak-pihak yang dinilai tidak netral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga meminta transparansi dalam penunjukan pejabat publik serta desakan agar Pemerintah Kota membuka ruang dialog terbuka bersama elemen masyarakat.
Aksi ini merupakan kali ketiga yang dilakukan oleh gabungan dua organisasi mahasiswa tersebut dalam dua bulan terakhir. Mereka menyatakan akan terus mengawal kebijakan dan memastikan aspirasi masyarakat mendapat tempat dalam proses pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tuntutan massa aksi. (mg5)