Dirinya berharap Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V yang menaungi Kota Sukabumi dapat memahami kondisi lokal secara lebih bijak. Menurut Danny, keputusan pendidikan harus mempertimbangkan realitas di lapangan, bukan semata didasarkan pada pendekatan administratif semata.
“Kami ingin agar aturan ini tidak diberlakukan di Kota Sukabumi. Pendidikan bukan hanya soal angka, tapi juga soal kualitas dan keberlanjutan. Jangan sampai sekolah swasta yang selama ini ikut membantu negara justru tersingkir,” pungkasnya. (mg5)