SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – MTs Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi di Jalan Pelabuan II Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang menutup kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk peserta didik baru, Sabtu (19/7). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari.
Rojab Asyari mengapresiasi keterbukaan pihak madrasah yang melibatkan legislatif dalam kegiatan pendidikan. “Ini bagus, ada keinginan dari sekolah untuk mengundang dari unsur legislatif. Ini bentuk komunikasi dan kolaborasi yang sehat antara pendidikan dan pemerintah,” ucap Rojab.
Namun ia tak lupa menyampaikan catatan penting soal pemerataan distribusi siswa ke sekolah swasta di Kota Sukabumi masih menjadi persoalan. “Distribusi siswa ke sekolah swasta itu masih minim dan cenderung tidak jelas. Ini harus jadi perhatian bersama,” katanya.
Baca Juga:DPRD Kota Sukabumi Desak BPKPD Buka Data Penerimaan PBJTKelurahan Jayamekar Rawan Banjir, Ketua RT/RW dan LPM Bimtek Kesiapsiagaan Bencana
Politisi yang juga tokoh pendidikan ini menekankan pentingnya menghapus dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, dua entitas ini sama-sama penting dan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan bangsa. “Tidak boleh ada dikotomi. Siswa harus tahu bahwa negeri dan swasta itu sama-sama berperan penting. Jadi perbedaan status jangan membuat perbedaan kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.
Rojab juga mengingatkan pemerintah daerah memenuhi amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis hingga tingkat SMP. Ia menegaskan, mulai tahun anggaran 2026, Pemkot Sukabumi harus mulai serius mengalokasikan anggaran riil untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang dasar.
“Keputusan MK itu bersifat mengikat. Jadi bukan sekadar jargon. Pemerintah daerah harus menyiapkan dukungan anggaran yang konkret. Hari ini SD dan SMP harus gratis, dan itu harus mulai dipikirkan dari sekarang,” ungkapnya.
Pemenuhan alokasi 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan tidak cukup jika hanya bersifat administratif. “Anggaran itu harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar sekolah, termasuk sekolah swasta yang selama ini jarang tersentuh,” tambahnya. (mg5)
=====