“Walaupun secara politis itu haknya, kita harus melihat seberapa efektif mekanisme seleksi terbuka itu. Seleksi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan teknokrat dan birokrat. Jauhkan dari pendekatan politis semata,” tegasnya.
Melalui kritik ini, DPRD Kota Sukabumi mengisyaratkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap setiap proses yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengisian jabatan di BUMD. Pengawasan tersebut penting untuk menjamin agar setiap pejabat yang diangkat memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang baik dalam manajemen dan tata kelola perusahaan daerah.
Danny juga berharap Pemkot Sukabumi dapat memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, dengan cara menyampaikan secara terbuka tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan, termasuk nama-nama kandidat yang mengikuti seleksi, kriteria penilaian, dan hasil akhir yang ditetapkan secara objektif. (mg5)