“Saat ini saja kami sudah berhasil mengurangi 30 persen penggunaan batu bara,” ungkapnya.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Asep Irawan, menambahkan bahwa kerja sama antara Pemkot Sukabumi dan SCG telah dirintis sejak penandatanganan MoU pada 22 Agustus 2024. Selama satu tahun terakhir, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyusunan skema dan Detailed Engineering Design (DED) yang kini telah mencapai 80 persen penyelesaian.
Namun demikian, Asep mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan RDF dari Kementerian PUPR baru akan dialokasikan pada 2027, sehingga perlu upaya alternatif untuk menjembatani kebutuhan mendesak saat ini. “Kami juga tengah menjajaki skema pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Bappenas serta kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta lainnya,” katanya.
Ia menekankan bahwa usia TPA Cikundul yang semakin menipis, diperkirakan hanya mampu beroperasi hingga akhir 2026, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pengelolaan sampah kota. Oleh karena itu, langkah darurat dengan mengaktifkan kembali landfill lama tengah dipertimbangkan, meski memerlukan pengawasan ketat dan biaya besar.
Baca Juga:Bupati Sukabumi Apresiasi Pandangan Umum Fraksi saat Paripurna DPRDPN Cibadak Tolak Gugatan Keluarga Korban Kecelakaan Maut Anggota KNPI
“Solusi permanen harus segera dieksekusi. Kita juga sedang menyusun skema penghancuran sampah sebagai alternatif pengurangan volume, sembari terus memantau perkembangan kerja sama RDF ini.
Target kami tetap, pada 2026 nanti sudah ada pengganti TPA yang memadai,” tegas Asep.Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Kota Sukabumi menuju tata kelola persampahan yang lebih modern dan berorientasi pada keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia industri seperti SCG diharapkan mampu mempercepat realisasi ekosistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan. (ist)