SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengundang Dudy Syahprialdi, orangtua yang anaknya jadi korban dugaan perundungan dan kekerasan, belum lama ini. Ayep mengundang Dudy yang didampingi LSM An Nahl di rumah dinasnya di ruas Jalan Siliwangi.
Kasus dugaan perundungan dan kekerasan terhadap anak itu sempat mencuat dua tahun terakhir di Kota Sukabumi. Meski Polres Sukabumi Kota sempat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tapi kasusnya terus mencuat.
Upaya hukum untuk membuka kembali perkara yang dinilai belum tuntas masih bergulir. Bahkan, Komisi III DPRD Kota Sukabumi telah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak, termasuk keluarga korban, untuk menggali lebih jauh fakta-fakta yang dianggap terabaikan.
Baca Juga:Nasib Guru Honorer 'Terkatung-katung', Tak Tercatat pada Database P3K Paruh WaktuHari Pelanggan Nasional 2025: PLN Ajak Pelanggan Peduli Keselamatan Ketenagalistrikan
“Alhamdulillah, sesuai harapan saya akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota. Harapan terbesar saya adalah adanya keadilan bagi anak saya, dan adanya penyembuhan. Bagi saya, terapi terbaik bagi anak saya adalah melihat para pelaku dihukum dan menerima konsekuensi atas perbuatannya,” ungkap Dudy.
Dudy menegaskan, putusan pengadilan pada Januari 2024 sudah menunjukkan adanya bukti terkait peristiwa tersebut. Namun, hingga kini ia menilai tidak ada tindak lanjut tegas baik dari sekolah maupun dinas terkait.
“Terkait dengan sekolah yang sudah merekayasa kasus ini, saya berharap Komisi III DPRD Kota Sukabumi menepati ucapannya. Tahun 2023 mereka pernah menyatakan, jika terbukti maka izin sekolah akan dicabut. Sekarang buktinya sudah ada, tapi tidak ada langkah nyata. Saya harap dinas-dinas yang terlibat juga diproses sesuai aturan hukum,” tegasnya.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan akan menunggu rekomendasi resmi dari DPRD sebagai dasar langkah selanjutnya. “Orangtua korban sebelumnya sudah datang ke Komisi III DPRD. Sekarang kita tunggu rekomendasi DPRD kepada saya sebagai pimpinan daerah. Setelah itu, saya akan tanyakan ke dinas terkait dan kita akan koordinasikan langkah-langkah berikutnya,” jelas Ayep.
Pemerintah daerah berkomitmen meminimalkan praktik bullying di sekolah-sekolah. Menurutnya, kasus yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran bersama agar ada solusi yang adil bagi korban dan keluarganya.