Upaya Membangun Kemandirian Fiskal, Wali Kota Sukabumi Terima Kunjungan Anggota DPR RI

Istimewa
DOK/HUMAS PEMKOT SUKABUMI SHARING SEASON: Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menerima kunjungan anggota DPR RI Rachmat Gobel dan rombongan dari Kota Gorontalo di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.
0 Komentar

SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana menerima kunjungan kerja anggota Komisi IV DPR RI Rachmat Gobel dan rombongan dari Kota Gorontalo di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, kemarin (15/9). Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk bertukar pengalaman, membahas kemandirian fiskal, serta mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat.

Ayep Zaki menegaskan komitmennya membangun Sukabumi dan Indonesia sejak 2005. “Saya berkomitmen ingin membangun Sukabumi dan Indonesia sejak 2005. Saya membuat pabrik manufaktur terbesar di Kota Sukabumi. Ini adalah DNA saya untuk membangun negeri ini. Dan saya mendirikan yayasan sosial. Begitu saya masuk partai saya diuji tidak jadi-jadi. Dan saya pikir, saya sangat cocok dengan Bapak Rachmat Gobel ini setelah semalam berbincang-bincang,” ujarnya.

Ayep Zaki menambahkan bahwa membangun kota dan negeri tidak mungkin dilakukan seorang diri. “Namun untuk membangun Kota Sukabumi untuk Indonesia tidak mungkin dilakukan oleh diri sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kita juga membutuhkan kompetensi dan integritas. Saya juga optimis dalam meningkatkan PAD,” tuturnya.

Baca Juga:Longsor Tutup Badan Jalan Penghubung Sukanumi – Lebak BantenRiban Honorer Antri Buat SKCK di Polres Sukabumi untuk Syarat PPPK

Dia menyoroti kondisi fiskal Kota Sukabumi yang masih tergolong lemah. “Sampai tahun 2024 fiskal kita lemah, hanya 35 persen terhadap APBD. Dan kita targetkan fiskal kita ingin naik 63 persen. Karena dengan fiskal kuat kita akan mudah menggunakan anggaran untuk mendukung setiap program,” tegasnya.

Pemerintah Kota Sukabumi memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang difokuskan pada optimalisasi dan normalisasi empat komponen utama, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Strategi tersebut mencakup mengimplementasikan sistem digital seperti Pantas, E-BPHTB, dan Spada Santun.

Kemudian mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Sistem Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Geoinfo Spasial, menjalin perjanjian kerja sama dengan Bank BJB, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kejaksaan Negeri, PLN, dan BPN Kota Sukabumi untuk meningkatkan kepatuhan dan penagihan pajak. Selanjutnya melakukan relaksasi pajak daerah serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi transaksi digital kepada masyarakat.

0 Komentar