SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul, menyoroti kinerja lurah. Mereka dinilai lambah menyosialisasikan program pemerintah yang berdampak warga kehilangan hak untuk mengetahui program pemerintah yang tengah berjalan.
Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya lantaran merasa terputus arus informasi dari pemerintah. Seperti yang diutarakan Nurhidayat, warga RW 05 Kampung Kebon Manggu, Kelurahan Sukakarya.
“Yang saya keluhkan di kampung ini adalah kurangnya informasi dan edukasi. Kadang ada informasi sampai ke kampung sebelah, tapi disini tidak ada. Jadi seolah seperti blok-blokan informasi,” tegas Nurhidayat di hadapan Agus saat kegiatan reses, Sabtu (20/9).
Baca Juga:Qardhul Hasan, Program Ekonomi KerakyatanKecanduan Gawai Cukup Memprihatinkan, Perlu Kesadaran Orangtua Dampingi Tumbuh Kembang Anak
Agus Samsul menilai situasi ini berbahaya. Menurutnya, lurah dan aparat wilayah seharusnya berdiri di garda terdepan dalam menyampaikan program pemerintah maupun kinerja eksekutif dan legislatif. Tanpa arus informasi yang jelas, program pemerintah rawan gagal terserap dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya akan terus mendorong pihak kecamatan maupun kelurahan agar lebih aktif memberikan informasi kepada RT dan RW. Informasi pembangunan maupun kinerja pemerintahan, termasuk anggota dewan, harus sampai ke masyarakat,” ujar Agus.
Legislator PKB ini mengingatkan, transparansi tidak akan pernah tercapai jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dibiarkan terputus. Kondisi ini bisa menimbulkan kesan diskriminatif sekaligus memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain masalah sosialisasi, reses kali ini juga memunculkan aspirasi warga terkait kebutuhan infrastruktur. Agus mencatat, salah satu permintaan mendesak datang dari warga Kampung Kebonjati yang menuntut pembangunan saluran irigasi. “Mereka berharap irigasi segera dibangun karena sangat dibutuhkan warga. Aspirasi semacam ini jangan hanya berhenti di catatan reses, tapi harus benar-benar ditindaklanjuti pemerintah,” tegasnya.
Agus mengkritisi pola lama reses yang kerap hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut nyata. Menurutnya, bila aspirasi warga diabaikan, maka fungsi reses sebagai penyalur aspirasi rakyat akan kehilangan makna.
Dalam kegiatan reses terpisah, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Iyus Yusuf, juga menerima keluhan serupa di wilayah Daerah Pemilihan II yang meliputi Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan mencuat, khususnya kondisi jalan di kawasan PCP, Kecamatan Cibeureum.