SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menanggapi isu terkait miskomunikasi yang sempat muncul di tubuh pemerintahan Kota Sukabumi. Menurutnya, kondisi tersebut wajar terjadi, terutama di masa transisi kepemimpinan pasca dilantiknya Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, pada 20 Februari 2025 lalu.
“Beliau bukan berlatar belakang politisi atau birokrasi, sehingga jika ada pernyataan yang dinilai kurang tepat mohon dimaklumi. Salah satunya soal pembangunan Dekranasda yang memang ada di anggaran parsial 2025,” ujar Wawan, saat ditemui di gedung DPRD Kota Sukabumi, kemarin (24/9).
Wawan menegaskan, proses transisi kepemimpinan memang kerap menimbulkan tantangan, terutama bagi kepala daerah yang baru pertama kali terjun dalam dunia pemerintahan. Hal ini wajar, sebab seorang wali kota membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme pemerintahan yang kompleks.
Baca Juga:Gerakan Pramuka di Sukabumi Harus Jadi Solusi Strategis Karakter Generasi MudaKebakaran Bengkel di Jampangkulon, Dua Unit Motor Hangus Terbakar
“Pak Ayep baru menjabat wali kota beberapa bulan terakhir. APBD 2025 sendiri sudah dibahas dan ditetapkan jauh sebelum beliau dilantik. Jadi, ruang gerak kepala daerah baru masih terbatas pada program-program yang sudah ada,” jelasnya.
Wawan menerangkan, APBD Kota Sukabumi tahun 2025 dibahas sebelum pergantian wali kota. Oleh karena itu, program yang muncul di tahun anggaran berjalan merupakan hasil perencanaan dan pembahasan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya bersama DPRD.
“Baru di anggaran perubahan 2025, program kepala daerah baru bisa terakomodir sepenuhnya. Pasca dilantik, beliau hanya tinggal menjalankan program yang sudah ada, kecuali parsial yang memang diperbolehkan untuk kepala daerah yang baru,” tambahnya.
Hal ini menurutnya penting dipahami publik agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini. Lebih jauh, Wawan menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan persepsi keliru. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama terkait program pembangunan dan penggunaan anggaran.
“Komunikasi publik yang jelas akan mencegah miskomunikasi, sehingga masyarakat memahami konteks setiap kebijakan. DPRD tentu mendorong agar koordinasi dan komunikasi terus diperkuat,” tegasnya.
Wawan juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mendampingi proses transisi kepemimpinan ini dengan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, tantangan Kota Sukabumi cukup besar, sehingga dibutuhkan kerja sama yang solid untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.