SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kota Sukabumi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas ini nantinya bertugas memantau pendistribusian makanan, termasuk kualitas, keamanan, hingga manajemen pengelolan dapur.
“Program MBG adalah instruksi langsung dari Presiden. Kota Sukabumi wajib memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, sesuai misi utama yaitu menjadikan anak-anak sehat dan cerdas melalui asupan bergizi,” tegas Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, belum lama ini.
Satgas MBG dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Sukabumi No. 188.45/253 – SAHLI/2025. Komposisinya melibatkan Koordinator Wilayah dan Kecamatan BGN, ahli gizi, camat, hingga kepala puskesmas.
Baca Juga:Antisipasi Penyebaran Rabies!, Vaksinasi Gratis di Berbagai KecamatanPraktisnya Cek Meteran Listrik dengan PLN Mobile, Sudah Coba?
Ayep menekankan, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan agar program ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kelurahan, kecamatan, puskesmas, BKKBN, dan kepolisian harus saling bersinergi. Pengawasan mencakup menu, sanitasi, penentuan penerima manfaat, hingga kualitas gizi. Jangan sampai terjadi kesalahan distribusi atau bahan yang tidak layak konsumsi,” ujarnya.
Ayep juga menyoroti persoalan bahan makanan tidak segar yang sebelumnya memicu kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi Kota Sukabumi.
Dia juga menyinggung persoalan bertambahnya dapur baru yang melebihi kuota, sehingga mengganggu pendataan penerima manfaat. Kementerian PUPR telah mengagendakan pembangunan dapur pemerintah daerah yang diharapkan menjadi contoh standar pengelolaan di lapangan.
“Dapur pemda harus menjadi role model bagi pengelolaan MBG. Dari sanalah standar operasional dan pengawasan bisa berjalan lebih ketat,” tegas Ayep.
Ayep menekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan yang jelas diikuti sertifikasi penjamah makanan. Relawan di SPPG harus dilatih, sementara puskesmas wajib melakukan inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala. “Satgas harus bisa mendeteksi lebih dini potensi masalah, mulai dari makanan basi hingga kebersihan dapur. Koordinasi antara ahli gizi SPPG dan puskesmas juga penting agar menu sesuai kebutuhan gizi anak-anak,” jelasnya.
Selain itu, Ayep menegaskan bahwa program MBG tidak hanya soal distribusi makanan, melainkan bagian dari upaya serius pemerintah untuk menekan angka stunting di Kota Sukabumi.