SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kota Sukabumi berencana melakukan terobosan besar pengelolaan aset wisata daerah. Melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Pemkot menyiapkan skema lelang atau beauty contest untuk mencari investor terbaik yang akan mengelola Pemandian Air Panas (PAP) Cikundul.
Langkah ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa potensi PAP Cikundul, salah satu destinasi wisata legendaris di Sukabumi, belum dikelola secara maksimal. Padahal, jika dikelola dengan baik, destinasi ini diyakini bisa menjadi ikon wisata unggulan sekaligus sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Disporapar Kota Sukabumi, Rahmat Iskandar, menegaskan Pemkot tidak sekadar mencari investor, melainkan mitra strategis yang benar-benar memiliki kompetensi. Melalui mekanisme beauty contest, proses seleksi akan dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis kualitas.
Baca Juga:Pemkot Sukabumi Sambut Positif Pembangunan 3 Juta RumahGempa Tasik Terasa di Sukabumi
“Kami tidak sekadar mencari investor, tetapi mitra terbaik yang mampu mengelola PAP Cikundul dengan standar tinggi. Seleksi ini transparan, objektif, dan berorientasi pada hasil optimal bagi masyarakat dan daerah,” ujar Rahmat kepada wartawan, kemarin (30/9).
Beauty contest berbeda dengan pelelangan konvensional karena lebih menekankan pada kualitas manajemen, strategi bisnis, dan komitmen jangka panjang. Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan PAP Cikundul tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.
Disporapar telah merancang sejumlah tahapan persiapan untuk mendukung rencana ini. Mulai dari penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan master plan, penilaian aset, pembentukan tim teknis, hingga penyusunan dokumen administrasi serta koordinasi dengan lintas instansi. “Seluruh tahapan ini menjadi landasan kuat agar skema Beauty Contest berjalan sesuai aturan dan regulasi,” tegas Rahmat.
Tahapan ini penting agar proses lelang berjalan transparan dan memberikan jaminan hukum bagi semua pihak. Selain itu, pemerintah juga berupaya menarik minat investor dengan menampilkan rencana pengelolaan yang matang.
Rahmat menambahkan, strategi ini tidak hanya ditujukan untuk menggandeng investor lokal, tetapi juga membuka peluang masuknya investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI). Dengan adanya investor yang berkomitmen, pembangunan infrastruktur pariwisata bisa dipercepat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).