SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kota Sukabumi dipastikan melakukan efisiensi besar-besaran pada APBD tahun anggaran 2026. Pasalnya, kondisi ini menyusul keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran daerah di seluruh wilayah Jawa Barat.
Pemkot Sukabumi menerima keputusan pemangkasan sebesar Rp159 miliar dari total APBD yang semula mencapai Rp1,32 triliun. Dengan demikian, APBD Kota Sukabumi tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp1,17 triliun.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Bandung, kemarin (6/10).
Baca Juga:Ribuan Unit Kendaraan Tunggak Pajak di Kota SukabumiKetua DPRD Kota Sukabumi Tanggapi Desakan Hak Angket
“Pemangkasan APBD ini sudah diumumkan di Bandung kemarin. Kota Sukabumi dipangkas Rp159 miliar dari total APBD kita saat ini Rp1,32 triliun. Jadi tinggal tersisa Rp1,17 triliun,” ujar Ayep kepada wartawan, kemarin.
Menurut Ayep, langkah efisiensi tersebut akan berdampak langsung pada sejumlah program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas utama pemerintah kota. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun depan terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan.
“Otomatis kita akan mengefisiensikan APBD kita sebesar Rp159 miliar. Sehingga nanti konsep rancangan dari APBD kita akan segera dikonsultasikan dengan DPRD Kota Sukabumi. Banyak kegiatan yang akan tertunda tahun depan. Ini terpaksa dipangkas,” jelasnya.
Meski begitu, lanjut Ayep, untuk sektor pembangunan infrastruktur tertentu, pemerintah pusat akan mengambil alih pelaksanaannya. Jenis infrastruktur yang akan ditangani pusat meliputi pengembangan kawasan strategis, seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka publik, sarana sosial, sarana umum dan pemerintahan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan pariwisata, serta infrastruktur pendukung pembangunan berorientasi Transit Oriented Development (TOD).
“Untuk pembangunan infrastruktur, walaupun ada pengurangan anggaran transfer pusat, tapi untuk jenis infrastruktur pengembangan kawasan strategis akan diambil alih oleh pusat. Hanya saja teknis terkait pembangunan di atas saya belum tahu seperti apa,” terang Ayep.
Selain infrastruktur, Ayep juga menegaskan bahwa beberapa program bantuan ekonomi masyarakat turut terdampak, termasuk rencana pemberian dana untuk Koperasi Merah Putih yang akhirnya dibatalkan karena keterbatasan anggaran.