JAKARTA – Pemkab Sukabumi berhasil meraih apresiasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) / Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) optimal tahun 2025 sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam bidang riset dan inovasi. Hal itu disampaikan Bupati Sukabumi, Asep Japar usai menghadiri kegiatan Forum BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Senin (27/10/2025).
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi riset dan inovasi. Baik dengan lembaga riset nasional maupun mitra akademik dan dunia usaha, guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing,” kata Asep Japar usai kegiatan.
Dengan diraihnya penghargaan ini, menurutnya Kabupaten Sukabumi menegaskan posisinya sebagai daerah yang aktif mengembangkan inovasi dan riset untuk memperkuat kebijakan publik, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga:DPC KPPI Kabupaten Sukabumi Bentuk Kepengurusan di Tingkat KecamatanWalkot Sukabumi Bahas Penguatan Kota Toleransi Bersama Menteri HAM RI
Diketahui, penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja BRIDA/BAPPERIDA di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh BRIN tahun 2025. Dimana penilaian mencakup dua indikator utama, yaitu perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan dan peran BRIDA dalam optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah.
Dari hasil evaluasi nasional itu, terang Asep Kabupaten Sukabumi berhasil masuk dalam daftar 39 daerah penerima apresiasi. Serta, menjadi salah satu dari 20 kabupaten yang meraih penghargaan untuk indikator peran BRIDA dalam optimalisasi potensi dan/atau penyelesaian permasalahan daerah.
“Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkab Sukabumi dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah, serta menjadikan hasil kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy),” pungkasnya.