“Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan, kepastian, dan penghargaan atas pengabdian kami. Jika pemerintah tidak menanggapi, kami akan mengirim surat resmi kepada Wali Kota, BKPSDM, Gubernur Jawa Barat, Kemenpan-RB, BKN, hingga Kementerian Kesehatan,” jelas Noki.
Ia menambahkan, jika upaya komunikasi formal tidak membuahkan hasil, para honorer berencana menggelar aksi damai dan konferensi pers terbuka sebagai bentuk aspirasi terakhir. Wacana pengiriman pegawai non-ASN menjadi TKI sendiri menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak relevan dengan konteks persoalan kesejahteraan tenaga honorer. Banyak pihak menilai, langkah tersebut justru menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib pegawai yang telah lama mengabdi di sektor pelayanan publik.
FKAP berharap, pemerintah daerah dapat lebih peka terhadap situasi sosial para tenaga honorer yang telah menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi. “Kami bukan menolak kesempatan, tapi ingin dihargai sebagai tenaga yang sudah lama bekerja untuk masyarakat. Harapan kami sederhana: diakui, diberi kepastian, dan dilibatkan dalam pembangunan daerah,” pungkas Noki. (mg5)