SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menyosialisasikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026. Langkah itu sebagai upaya penyelarasan arah kebijakan penggunaan dana tersebut agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dalam penyusunan program yang akan dibiayai melalui DBHCHT.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami arah kebijakan penggunaan DBHCHT secara komprehensif, sehingga setiap program yang diusulkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Erni, Jumat (7/11).
Baca Juga:Kelompok Tani di Palabuhanratu Terima Bantuan Alsintan dari BrimobBangunan Bengkel dan Warung di Cisolok Luder Terbakar
DBHCHT merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diarahkan untuk mendukung berbagai bidang prioritas, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum di bidang cukai, serta pengembangan sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat terdampak industri hasil tembakau.
Sosialisasi juga diisi dengan paparan mengenai arah kebijakan nasional dan daerah terkait penggunaan DBHCHT Tahun 2026, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyelarasan rancangan program. “Kami berharap penyusunan RKP DBHCHT 2026 dapat dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Sukabumi,” imbuhnya.
Kegiatan sosialisasi diikuti oleh perwakilan dari sejumlah perangkat daerah penerima alokasi DBHCHT, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Masing-masing perangkat daerah tersebut, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program sesuai bidangnya. Terutama, dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya. (ndi)