Ia mencontohkan bahwa edukasi sederhana mengenai pilihan makanan sehat, seperti memilih buah pisang dibanding makanan instan, dapat berpengaruh pada kualitas gizi anak.
Ranty memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting. Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota, Ketua TP-PKK sebelumnya, para pimpinan dinas, camat, lurah, serta seluruh mitra pembangunan. “Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu orang. Ini kolaborasi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penurunan stunting adalah upaya yang membutuhkan kerja berlapis, mulai dari perencanaan kebijakan, pendampingan teknis, hingga edukasi langsung di keluarga. Pada sektor peningkatan kapabilitas kader, Ranty menjelaskan bahwa TP-PKK Kota Sukabumi menerapkan dua pendekatan: internal dan eksternal.
Baca Juga:Refleksi dan Apresiasi bagi Guru Momentum Kuatkan Mutu PendidikanDorong Kenaikan PAD Lewat Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan
Secara internal, peningkatan kapasitas dilakukan melalui Bimtek, sosialisasi, dan kaji tiru ke daerah seperti Depok untuk melihat praktik terbaik transformasi Posyandu. Secara eksternal, TP-PKK bekerja untuk memastikan bahwa layanan menjangkau seluruh keluarga, termasuk yang enggan hadir ke Posyandu.
Pendekatan door to door diterapkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil risiko tinggi atau keluarga yang memiliki hambatan psikologis untuk datang ke fasilitas layanan.
“Kami datang untuk memastikan mereka tetap mendapatkan PMT, edukasi, dan pemantauan kesehatan yang diperlukan,” jelasnya. Pendekatan emosional pun diperlukan, misalnya bagi ibu hamil usia risiko tinggi atau kasus pernikahan dini yang membutuhkan komunikasi empatik.
Ranty menegaskan bahwa akurasi data menjadi elemen fundamental dalam penanganan stunting. Kader PKK dan Posyandu, menurutnya, adalah mata dan telinga pemerintah. Data yang valid dari Posyandu menjadi dasar dalam menetapkan intervensi, baik yang terkait penyediaan PMT, bantuan sosial, maupun penanganan kasus kesehatan dan sosial lainnya.
Ia mengingatkan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran, mengutamakan kelompok rentan seperti lansia sebatang kara, anak terlantar, hingga korban kekerasan. Karena itu, laporan kader harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kader harus menjadi pelopor dan pelapor. Informasi yang cepat dan benar sangat menentukan langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakan,” ujarnya.