SUKABUMI – Polemik keberlanjutan program Pemberdayaan Pembangunan Rukun Warga (P2RW) kembali mengemuka pada pembahasan RAPBD Kota Sukabumi tahun 2026. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, mendesak agar Pemerintah Kota Sukabumi tidak menghapus program yang dinilainya sebagai tumpuan utama pembangunan di tingkat lingkungan.
Pada rapat tersebut, Danny mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui program P2RW tidak tercantum dalam rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Menurut Danny, absennya P2RW dalam APBD 2026 sangat mengkhawatirkan karena selama ini program tersebut menjadi satu-satunya skema pembangunan fisik yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat RT dan RW. Mulai dari pembangunan gang, drainase, fasilitas permukiman, hingga perbaikan lingkungan, seluruhnya bergantung pada alokasi P2RW.
“P2RW itu kami butuh anggaran Rp 8,9 miliar. Kemarin sudah kami tanyakan ke Pak Sekda, dan ternyata anggaran itu tidak ada. Saya berharap program ini tetap ada, karena kita tidak punya program lain selain P2RW yang bisa membangun di tingkat lingkungan,” ujar Danny, kemarin (26/11).
Baca Juga:Ribuan Pencaker Padati Career Day, Tersedia 1.000 Lowongan dari 16 PerusahaanSeorang Pemuda Nekad Bakar Rumah Milik Sang Kekasih di Palabuhanratu
Apabila program tersebut benar-benar dihapus, maka pembangunan fisik di lingkungan akan berhenti total pada tahun depan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan gelombang keluhan dan pengajuan proposal dari masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya anggaran.
“Kalau tidak ada skema lain berarti tahun 2026 nol pembangunan di lingkungan. Dan ini pasti akan jadi masalah bagi anggota Dewan dan pemerintah daerah. Banyak proposal dari masyarakat tidak bisa ditangani,” tegasnya.
Danny juga meminta dukungan seluruh pimpinan DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Sukabumi agar mempertahankan P2RW dengan anggaran minimal Rp8,9 miliar. Bahkan, jika memungkinkan besaran anggarannya dinaikkan dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta per RW agar manfaatnya lebih optimal.
“Harapan kami minimal Rp8,9 miliar dulu walaupun idealnya naik dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta. Saya yakin Pak Hasan dan rekan-rekan juga merasakan manfaat besar dari P2RW, karena ini satu-satunya program yang menyentuh langsung lingkungan,” pungkasnya. (mg5)