Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memastikan P2RW belum dihapus. Menurutnya, kondisi fiskal masih menjadi alasan utama belum dicantumkannya program tersebut dalam APBD murni 2026.
“Saat ini seluruh SKPD baru dianggarkan Rp150 juta per tahun dan Rp100 juta untuk kecamatan. Ini diratakan dulu sebelum anggaran parsial turun. Kemungkinan bulan Maret 2026 ada kabar. P2RW ini efektif membangun wilayah, dan saya mendukung agar dilanjutkan,” tegas Ayep.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang untuk memasukkan kembali P2RW apabila kondisi fiskal membaik setelah anggaran parsial turun. P2RW merupakan program hibah stimulan yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Program ini terbukti membantu pembangunan lingkungan di tingkat RW melalui kolaborasi antara pemerintah dan swadaya masyarakat. Absennya P2RW dalam APBD 2026 dinilai banyak pihak sebagai kemunduran terhadap program pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah berjalan baik. (mg5)