Bobby menyoroti pentingnya kerja dari hulu, terutama perhatian kepada calon pengantin dan intervensi gizi berkelanjutan. Ia menyebutkan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan disinergikan dengan Kawasan Makan Produktif (KMP). “Ekosistem ini harus tumbuh sehingga tidak ada markup harga, dan ekonomi masyarakat dapat meningkat.”
Dalam konteks penilaian kinerja stunting nasional, Wakil Wali Kota menerangkan bahwa ada tiga tujuan utama yang harus dipahami seluruh peserta: mengukur efektivitas program, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Penilaian didasari tiga indikator utama—kelengkapan data, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan—yang menurutnya harus dijaga dengan disiplin tinggi. Ia juga menjelaskan bahwa penilaian nasional dilakukan melalui tiga komponen besar, pelaksanaan aksi konvergensi oleh Kemendagri, capaian layanan oleh Kemenkes dan PUPR, serta efektivitas konvergensi desa oleh Kemendes PDTT. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sektor dan wilayah memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan.
Baca Juga:SPPG di Sagaranten Cemari Kebun Warga, Forkopimcam Tinjau LokasiPemkab Sukabumi Bidik Peringkat Satu dalam Penilaian Program P2WKSS
Menutup arahannya, Bobby menyampaikan tiga instruksi, “Pastikan seluruh indikator terisi lengkap, konsisten, dan berbasis data lapangan, perkuat koordinasi lintas OPD serta kecamatan dan kelurahan agar data mencerminkan kondisi riil, dan jaga ketepatan waktu pelaporan karena ritme program sangat bergantung pada disiplin administrasi.
Ia juga menambahkan keyakinannya terhadap para petugas. “Saya percaya petugas bisa mengisinya tepat waktu. Semoga anggaran untuk kader posyandu juga dapat kita tingkatkan,” ujarnya.
Dengan rakor ini, Kota Sukabumi meneguhkan langkah strategis menuju target new zero stunting pada 2026, sekaligus mempertahankan konsistensi sebagai daerah berprestasi dalam percepatan penurunan stunting di tingkat nasional. (dokpim)