Ayep mengingatkan agar keberadaan regulasi tersebut tidak berhenti sebatas aturan tertulis, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi para pendidik.
“Perlindungan ini harus memiliki implementasi nyata. Kehadiran peraturan daerah jangan berhenti pada ketentuan normatif, tetapi harus dapat dirasakan langsung oleh guru dan tenaga kependidikan,” demikian penekanannya dalam pembahasan Raperda.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan sumber daya yang memadai agar Satgas Perlindungan dapat menjalankan tugas secara efektif.
Baca Juga:DAU Dipangkas Rp51 Miliar, APBD 2027 Kota Sukabumi Dibayangi Defisit Rp102 MiliarBappeda Kota Sukabumi Serap 98,92 Persen Anggaran 2025, Kinerja Empat Indikator Capai Target
Dengan disetujuinya Raperda tersebut dalam rapat paripurna, diharapkan upaya perlindungan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan lingkungan pendidikan di Kota Sukabumi memiliki landasan regulasi yang lebih jelas.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, serta dihadiri Sekretaris Daerah H. Andang Tjahjadi, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan undangan lainnya.