PMI Asal Kota Sukabumi Nyaris jadi Korban Perdagangan Orang

PMI Asal Kota Sukabumi Nyaris jadi Korban Perdagangan Orang
0 Komentar

JL CIAUL PASIR – EK, seorang warga Kota Sukabumi nyaris menjadi korban human trafficking. Warga Kecamatan Lembursitu itu rencananya akan dipekerjakan di Oman dengan iming-iming gaji besar.

Namun, petugas Kementerian Ketenagakerjaan mencium gelagat tersebut. EK bersama puluhan calon pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya dari berbagai daerah akhirnya berhasil diselamatkan. Mereka pun akhirnya dipulangkan ke masing-masing daerah dengan bantuan pengawas ketenagakerjaan dari Kemenaker.

Berdasarkan informasi, para calon PMI itu diiming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Mereka akan diberangkatkan pihak sponsor. Saat diselamatkan, mereka sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Baca Juga:Sukabumi Sambut Berfungsinya Tol Bocimi, Berharap Tingkatkan Kunjungan WisatawanLuncurkan Gerakan Bersama Kesetiakawanan Sosial

Di sisi lain, pemerintah pun belum mencabut kebijakan moratorium pengiriman calon PMI ke sejumlah negara di Timur Tengah.

Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Abdul Rachman, mengatakan sebelumnya pengawas ketenagakerjaan Kemnaker memberikan informasi adanya calon PMI asal kota Sukabumi yang bekerja tanpa prosedur. Informasi ditindaklanjuti lantaran sampai sekarang masih diberlakukan moratorium.

“Jadi, mereka akan diberangkatkan pihak sponsor tak berbadan hukum atau ilegal. Mereka merekrut tenaga kerja secara door to door,” terang Abdul kepada wartawan, kemarin.

Setiap calon PMI tak hanya diiming-imingi mendapatkan gaji besar setiap bulannya. Mareka yang akan berangkat kabarnya akan diberi uang cash sebesar Rp7 juta per orang. “Pemberangkatan pun dijanjikan secara gratis oleh sponsor. Padahal jalurnya ilegal,” sebutnya.

Ke depan, Abdul mengaku akan mengintensifkan koordinasi dengan aparat di wilayah. Tujuannya, menyosialisasikan agar masyarakat tak tergiur iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

“Kalau resmi, pasti akan ada laporan kepada kami. Semua tahapan dipantau dari mulai keberangkatan sampai mereka beraktivitas di sana (tempat bekerja). Namun untuk ke Timur Tengah masih belum dicabut moratoriumnya,” tegas Abdul. (ist)

0 Komentar