CIANJUR,SUKABUMIEKSPRES – Cenderung meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur diyakini salah satunya berasal dari kontribusi para pelaku UMKM.
Penguatan sektor UMKM pun terus dilakukan karena selain mendorong roda perekonomian, juga bisa membuka lapangan pekerjaan.
Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskuperdagin) Kabupaten Cianjur, Epra Haryono, menuturkan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sektor ekonomi. Seperti diketahui, IPM Kabupaten Cianjur terbilang masih berada di urutan terbawah di Jawa Barat.
Baca Juga:Wali Kota Berpamitan Jelang Akhir JabatanDua Orang Pekerja Proyek Tertabrak Mobil Jip
“Jelas, ini (UMKM) sangat berdampak terhadap perputaran perekonomian di Kabupaten Cianjur. UMKM ini akan jadi salah satu pendorong peningkatan IPM,” terang Epra, belum lama ini.
Sebagai ilustrasi, kata Epra, semakin banyak pelaku usaha, maka semakin banyak pula peluang merekrut yang belum bekerja. Dengan mendapatkan penghasilan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi pun ikut meningkat.
“Dampaknya, daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Perputaran ekonomi pun terus berjalan. Efeknya diharapkan bisa mendorong peningkatan IPM juga,” tegasnya.
Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur terdapat hampir 62.824 pelaku UMKM. Data tersebut termasuk tambahan sebanyak 1.862 pelaku UMKM hasil identifikasi pendataan selama periode Januari-Mei tahun ini.
“Jumlah pelaku UMKM yang ada saat ini terdiri dari berbagai sektor usaha. Kami klasifikasikan sektornya terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah,” jelasnya.
Dari 62.824 pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur, mayoritas didominasi pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan dan minuman. Sisanya bergerak pada bidang jasa, fashion, kerajinan, dan lainnya.
“Kami terus melakukan identifikasi para pelaku UMKM yang belum tercatat pada data base. Jumlah pelaku UMKM yang akurat nanti akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan misalnya berkaitan dengan perizinan, seperti PIRT, NIB, sertifikasi halal, dan lainnya. Kalau ada data yang akurat, kami jadi tahu fokus kebijakan ke depan,” pungkasnya. (ist)