Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainah, menuturkan perencanaan pembangunan inklusif menentukan kebijakan di masa depan.
“Perencanaan pembangunan inklusif adalah proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas,” kata Reni.
Beberapa tujuan dari perencanaan pembangunan inklusif meliputi usulan masyarakat lebih berkualitas dan berdasar pada hasil verifikasi. Selain itu semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perencanaan pembangunan
Baca Juga:BPBD Dorong Warga Tidak Buang Sampah SembaranganBencana Hidrometeorologi Masih Mengancam
“Selain itu, kelompok remaja dan disabilitas memiliki kesempatan dalam menyampaikan aspirasi. Adanya transparansi dan objektivitas dalam perencanaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,” terangnya.
Melalui sosialisasi Scoppi tersebut lanjut Reni, Bappeda Kota Sukabumi berupaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
“Tujuan SPPN adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sebelumnya, Kota Sukabumi telah melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan, namun upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar tujuan inklusifitas dapat tercapai,” jelasnya.
Berdasarkan data, jumlah penduduk usia 15-49 tahun di Kota Sukabumi mencapai 190.833 jiwa atau sekitar 53,54% dari total penduduk kota. Sedangkan jumlah disabilitas mencapai 1.094 jiwa atau sekitar 0,31% dari total penduduk.
Jumlah yang signifikan ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat ini dapat berkontribusi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Ekonomi kreatif juga menjadi salah satu faktor pendukung perekonomian Kota Sukabumi yang banyak digagas oleh para remaja.
Berdasarkan hal itu, Bappeda Kota Sukabumi selaku penggagas Scoppi sebagai cara untuk memfasilitasi partisipasi individu atau kelompok masyarakat, termasuk remaja dan disabilitas, dalam proses perencanaan pembangunan sehingga proses tersebut dapat berjalan secara inklusif. (rls)