SUKABUMIEKSPRES – Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menggelar evaluasi pelaporan inovasi perangkat daerah tahun 2023 dan sosialisasi scenario planning untuk perencanaan pembangunan inklusif di Kota Sukabumi (Scoppi), Selasa (4/7).
Kegiatan ini dalam rangka mendorong inovasi di setiap perangkat daerah dan berharap perencanaan pembangunan melibatkan kalangan difable dan pemuda.
“Sesuai ketentuan, kepala daerah wajib melaporkan inovasi dan ketika jadi kewajiban harus didistribusikan kepada seluruh SKPD maupun BUMD,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam arahannya.
Baca Juga:BPBD Dorong Warga Tidak Buang Sampah SembaranganBencana Hidrometeorologi Masih Mengancam
Setiap tahun, terang Fahmi, ekspektasi masyarakat semakin besar. Masyarakat pun mudah menyampaikan keluhan di media sosial.
Itulah sebabnya, terang Fahmi, terjadi disrupsi transformasi dalam reformasi birokrasi. Dibutuhkan aparatur responsif dan adaptif sehingga sigap dan cepat melayani masyarakat.
“Dalam kontek itu dibutuhkan inovasi di setiap SKPD,” ungkap Fahmi.
Ia menitipkan pesan kepada semua aparatur jangan merasa nyaman dengan status PNS karena masyarakat akan melihat kepercayaan publik yang akan meningkat ketika aparatur responsif dan adaptif.
Menurut Fahmi, menguatkan inovasi tercantum juga dalam RPJM misi 4 kewajiban aparatur melakukan transformasi. Selain itu kata Fahmi, pemda mempunyai ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat dan kota tidak punya potensi SDA.
“Ketika mendapatkan prestasi inovasi, maka akan mendapatkan apresiasi bantuan keuangan,” jelasnya.
Intinya, inovasi mengikuti ekspektasi masyarakat dan menghadapi ketergantungan fiskal. Karena itu perlu penguatan evaluasi pelaporan inovasi.
Fahmi mengatakan, momen ini juga sebagai ajang sosialisasi perencanaan pembangunan inklusif ada perwal dan arahan dari kementerian. Perencanan pembangunan harus didasarkan pembangunan inklusif, jangan sampai dilakukan tidak menyentuh warga berkebutuhan khusus, pemuda dan kalangan marginal.
Baca Juga:Pendidikan Agama Harus Ditanamkan Sejak DiniAplikasi Super dan E-Lapor Terima 47 Aduan
Saat ini masih terkendala minimnya keterlibatan penyandang disalibitas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terkendala sistemik, anggaran menyasar kebutuhan difabel, dan data tumpang tindih dan stigma.
Di sisi lain ada pada pemuda yakni tidak banyak remaja masuk organisasi kemasyarakatan atau dalam forum perencanaan, kesempatan peluang kerja terbatas, minimnya literasi, dan rendahnya idealis.