Saat itu, kata Irwan, sejumlah tokoh Muhammadiyah yang juga pengurus Masyumi, kembali aktif di Persyarikatan. Namun sayang, para tokoh itu mengurus Muhammadiyah dengan cara seperti mengurus partai.
“Kelihatannya, itu juga terjadi sekarang. Ada teman-teman yang dulu terlibat di partai lalu mengurus Muhammadiyah, mereka mau mengurus Muhammadiyah dengan cara-caranya seperti di politik praktis,” kata dia.
Ia berharap, muruah Muhammadiyah terus terjaga dengan tidak terlibat dan dilibatkan dalam urusan suksesi politik praktis.
Baca Juga:Pesta Nelayan Cisolok Bantu Promosikan Pariwisata SukabumiPasar Kreatif Jabar Wadah bagi Pelaku Ekraf
Namun, hal yang pasti, Muhammadiyah akan tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang merupakan produk politik.
Hal itu terbukti, PP Muhammadiyah tetap melakukan lobi kepada sejumlah penentu kebijakan di negeri ini, jika ada hal yang dianggap bermasalah.
Irwan mencontohkan, Kementerian Kesehatan RI sudah menampung aspirasi Persyarikatan terkait masalah dalam Undang-Undang Kesehatan.
“Sekarang, tinggal di DPR yang belum tuntas. Ini yang masih kita perjuangkan di situ.”
Demikian pula dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“UU Sisdiknas itu tidak jadi direvisi karena masukan dari Muhammadiyah,” ungkap dia.
Ia juga mengungkapkan, untuk RPJPM 2024–2025, PP Muhammadiyah juga telah melakukan FGD. Untuk bidang pendidikan, FGD dipandu oleh Irwan Akib. Ia menyebut forum itu untuk merumuskan masukan bagi pemerintah.
“Majelis Dikti PP melakukan untuk semua bidang, ekonomi, politik, agama, dan pendidikan, mudah-mudahan segera selesai kita rumusan untuk kita jadikan masukan bagi BAPPENAS,” ungkap Sekretaris PWM Sulsel Periode 2015–2022 itu.
Baca Juga:Menhub: Bandara Ewer Strategis Layani Penumpang dan BarangPresiden Sebut Potensi Industri Kreatif di Papua Sangat Besar
Ketua PP Muhammadiyah memastikan, lobi dan pendekatan kepada penentu kebijakan akan terus digiatkan.
BACA JUGA: Mantu hingga Kedua Anak Jokowi Terjun Politik, Petinggi Demokrat: Segerombolan
“Insya Allah, dengan cara seperti ini, Muhammadiyah terus mengawal kepentingan, aspirasi Persyarikatan, kepentingan warga, umat, dan bangsa,” tandas Irwan. (khittah/fajar)