SUKABUMI EKSPRES – Warga Paguyuban Jampang Tandang Makalangan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, kemarin (26/10). Mereka beraudiensi menyangkut persoalan pertambangan rakyat dengan perusahaan yang telah memiliki IUP.
Ketua Umum Jampang Tandang Makalangan, Hendra Permana, mengatakan kedatangannya ke DPRD untuk menyelesaikan persoalan tambang rakyat dengan perusahaan tambang yang telah memiliki IUP serta pihak perkebunan.
Pasalnya, selama ini terus menjadi pro dan kontra ketika masyarakat melakukan penambangan dianggap mencaplok lahan perusahaan dan perkebunan.
Baca Juga:Petani Gagal Panen Terima Bantuan BerasPelaku UMKM Ikut Penyuluhan Keamanan Pangan yang Digagas Dinkes Kota Sukabumi
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini DPRD bisa mengundang semua pihak,” kata Hendra.
Di Sukabumi terdapat beberapa perusahaan tambang yang sudah memiliki izin IUP. Lokasinya ada yang beririsan dengan tambang rakyat.
“Kita sampaikan bahwa hari ini masyarakat tambang tidak punya saluran untuk dapatkan izin IPR. Hari ini pemerintah belum tuntas sehingga WPR ini belum sampai kepada IPR,” sambungnya.
Dengan audiensi itu, Hendra berharap kepada DPRD menindaklajut secara serius kondisi di lapangan selama ini.
“Jika tak ada solusi, maka ke depan pasti muncul terus gejolak,” pungkasnya.
Wakil ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudi Suryadikrama mengatakan, kedatangan puluhan perwakilan masyarakat tersebut sebagai bentuk tindaklanjut berdasarkan surat yang disepakati ketua DPRD tentang pertambangan rakyat di Kabupaten Sukabumi.
Dalam pembahasan audensi, kata Yudi, memang terdapat kendala izin sehingga berdampak kepada para penambang rakyat selama ini.
Baca Juga:Minim Peminat, Samsat Terus Sosialisasikan Pemutihan PKBPrabowo-Gibran Hadapi Serangan Terkait Politik Dinasti di Pilpres 2024
“Kami menawarkan pemilik IUP dengan para penambang rakyat bisa bertemu,” kata Yudi.
Persoalan lain yang dibahas dalam audensi, kata Yudi, menyangkut lingkungan hidup.
“Jadi semua yang memiliki IUP dan IP harus bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi. Jangan sampai saling menyalahkan, lebih baik apa yang diberikan oleh negara, ada beberapa tempat yang boleh tambang rakyat, ada berapa kecamatan,” jelasnya. (mg4)